gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak ingin ditandatangani oleh dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang hendak tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi pada balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta untuk penanggungjawab, menurut jokowi, dilaksanakan untuk pengawasan lebih tidak sulit. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta adalah salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris dalam sana, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tidak akan mengganggu proses launching dan langsung dilakukan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan makanya bagian pemprov dki jakarta tidak usah cemas.
ada pilihan peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya bisa menjalankan peluang agar kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat tadi itu, tutur mahendra.
mahendra melanjutkan kiranya peraturan dan berubah diharapkan tentu akan disesuaikan melalui peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal agar merupakan penanggungjawab, ujarnya.