anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyatakan prihatin kepada banyaknya proyek di kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah pada kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan selama lokasi pltu tidak dapat dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan begini dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tak gampang memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Tips dalam beriklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian agar mendapatkannya terserah dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun lagi sehingga hal ini amat disayangkan.
untuk itu, dia berharap agar pihak terkait selama pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan agar perjuangan lama agar mencari dana daripada apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern pada kaltim yang ekonominya tergantung di industri juga jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik untuk memiliki pilihan bila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan masyarakat saja masih susah, terlebih agar keinginan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk itu, katanya, ketika banyak proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk supaya proyek agar solusi pembangkit listrik itu bisa berjalan lancar.
menurutnya, angka proyek dalam kaltim yang didanai apbn juga tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat banyak serta tersebar hampir selama seluruh kabupaten dan kota, tergolong selama kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung di sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu di kukar, serta proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah terhadap masyarakat miskin selama nunukan, malinau, serta kutai barat dan tak terserap dananya karena faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan rumah baik huni terhadap warga miskin di kawasan perbatasan dan terkendala sebab tak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami penduduk itu.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan itu, hetifah berharap agar kepala daerah berbicara segera dengan warga di membebaskan lahan.
dia juga mengaku heran atas masalah lahan tersebut karena di mana saja membangun dalam kaltim, terus ditampilkan yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan hendak mengambil keuntungan berlebihan dari proyek pembangunan yang sebenarnya supaya warga tersebut.